Telematika sudah merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, bahkan menjadi komoditas industri,
bisnis informasi, media dan telekomunikasi. Pemanfaatan internet dalam
e-Government juga telah terbukti dapat meningkatkan kinerja pemerintah didalam
penyediaan informasi dan penyelenggaraan layanan kepemerintahan kepada
masyarakat dan kalangan bisnis. Contoh penerapannya bisa kita lihat
dalam bidang (pemerintahan) E-Government, yaitu dalam penggunaan intranet dan
internet. Internet saat ini sudah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan
masyarakat, begitu pun dengan pemerintah saat ini karena dengan menggunakan
internet pekerjaan mereka bisa dengan mudah diselesaikan. Seperti mencari informasi yang
dibutuhkan oleh masyarakat, memperluas hubungan antar pemerintahan, pelaku
bisnis dan masyarakat umum. Selain itu dapat memberikan pelayanan servis yang
lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari tanpa
harus menunggu kantor dibuka. Serta dengan adanya internet pekerjaan pemerintah
bisa cepat selesai, efisien dan tanpa menguras waktu yang banyak.
E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh
pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mempunyai
kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatam lainnya. Bisa
merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui
sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world
wide web. Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang
dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan
teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti :
- G2C (Government to Citizen)
- G2B (Government to Business)
- G2G (Government to Government)
Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain
:
- Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang kekantor pemerintahan.
- Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
- Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah : jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
- Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja.
Tuntutan masyarakat akan
pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur
pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem
penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi online antar
instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan
informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor
pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong
aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya
peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya
pemerintah yang baik (good govermance). Hal terpenting yang harus dicermati
adalah sektor pemerintah yang merupakan pendorong serta fasilitator dalam
keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan
pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar
instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak
penggunaan lainnya.
Upaya percepatan penerapan
e-government masih menemui kendala karena saat ini belum semua daerah menyelenggarakannya.
Apalagi masih ada anggapan e-government hanya membuat web site saja
sosialisasinya tidak terlaksana dengan optimal. Namun banyak opini yang salah
mengartikan bahwa penerapan e-government ini adalah sebuah proyek, padahal
merupakan sebuah sistem yang akan memadukan subsistem yang tersebar diseluruh
daerah dan departemen.
Membangun E-Government
Membangun e-Government
bukan saja membangun infrastruktur komunikasi data dan informasi, tetapi juga
berarti membangun infrastruktur sistem aplikasi, standarisasi meta data,
pengembangan sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan
peraturan.
Beberapa Sebab Adanya
Kesulitan Dalam Menerpakan E-Gov adalah
Pertama : dilingkungan pemerintahan banyak yang beranggapan
bahwa e-government adalah urusan Kementrian / Departemen Kominfo semata. Meski
banyak dari instansi yang mengklaim sudah mengimplementasikan e-gov namun
sebagian besar di antaranya merupakan inisiatif masing-masing unit yang
seringkali menimbulkan benturan kepentingan dengan unit-unit lainnya/ padahal
e-gov dalam suatu departemen idealnya bisa untuk mengintegrasikan semua layanan
pemerintahan yang dikelola ole seluruh unit di bawahnya.
Kedua, para
pendukung e-government %u2013 yang sebagian besar berasal dari atau berlatar
belakang telekomunikasi dan teknologi informasi dan (Telematika) - lebih banyak
yang mendekati e-government sebagai aplikasi Telematika untuk pemerintahan
semata. Sangat jarang di antara mereka yang memahami tata laksana
organisasi pemerintahan beserta karakteristik pemerintahan itu sendiri.
Seringkali pakar Telematika yang berbicara tentang e-government sudah punya
kerangka acuan (template) tersendiri mengenai aplikasi e-government, seperti
mereka membangun aplikasi Sistem Informasi di organisasi privat, padahal
karakter lebaga pemerintahan sungguh sangat kompleks.
Disisi lain aspek
penting yang juga perlu diperhatikan adalah
- model pendanaan,
- kemitraan public-private,
- perlunya perubahan organisasi dan tatalaksana (SOP) pemerintahan,
- perlunya SDM yang melek telematika,
- scenario change management dari berbasis kertas menjadi paperless yang perlu diperhatikan juga.
Tujuan
dari e-gov itu sendiri adalah kondisi pemerintahan yang bersih, transparan,
melayani warga tanpa diskriminasi, murah, 24/7 dan lain sebagainya yang
kesemuanya menjadi representasi dari public good governance. Yang semuanya ini
diawali dengan implementasi Telematika di lingkungan instansi pemerintahan.
sumber::
